NASIONAL

Kapolda Bali bersama Gubernur Bali dan Danrem 163/Wirasatya, rapat evaluasi penanganan Covid-19 di Provinsi Bali

Kapolda Bali bersama Gubernur Bali dan Danrem 163/Wirasatya, rapat evaluasi penanganan Covid-19 di Provinsi Bali
39Views


Polda Bali – Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si., bersama Gubernur Bali Ir. I Wayan Koster, beserta Danrem 163/Wirasatya Brigjen TNI Husein Sagaf, S.H., laksanakan rapat evaluasi penanganan covid-19 di Provinsi Bali, berlangsung digedung Jayasabha, minggu (21/02/2021).

Pada rapat evaluasi tersebut turut hadir, Sekda Provinsi Bali, Kakanwil Kementrian Hukum & HAM, Bupati / Walikota se-Bali, Kadinkes, Kalaksa BPBD, Kadis PMD, Kadis PMA dan Kasatpol PP Provinsi Bali.

Rapat evaluasi penanganan vivid-19 di Provinsi Bali tsrsebut, di pimpin dan dibuka langsung oleh Gubernur Bali Ir. I wayan Koster, dengan menyampaikan arahan dari Menko Marves (pelaksanaan Vicon tanggal 18 Februari 2021), khususnya menyoroti bahwa hasil PPKM belum membawa perubahan yg signifikan, pelanggaran yang dilaksanakan oleh WNA dan arahan untuk memperketat pintu masuk di Pelabuhan Gilimanuk.

Selanjutnya Gubernur menyampaikan arahan dari Menko Perekonomian tanggal 18 Februari 2021 diantaranya adalah penetapan perpanjangan pelaksanaan PPKM Mikro di 123 Kabupaten / Kota pada 7 provinsi per tgl 23 Februari s.d. 8 Maret 2021.

Gubernur Bali juga Menyampaikan perkembangan kasus Covid-19 di Bali, dimana saat ini secara nasional Bali berada di urutan 7 penyumbang kasus terbanyak, adapun Kab / Kota yang mencatatkan jumlah kasus terbanyak, meliputi Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan.

Menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan vaksinasi Nakes saat ini pencapaian Bali pada posisi nomor 1 nasional, untuk tahap I telah divaksin 98,4 % dan tahap II 69,2 %. Target penyelesaian vaksinasi untuk Nakes pada tanggal 21 Februari 2021 belum dapat terselesaikan dikarenakan kehabisan stok vaksin, namun saat ini sudah ada dukungan stok vaksin baru.

Gubernur juga menyampaikan penekanan, untuk meningkatkan operasi yustisi dan memperketat pengendalian pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) di Pelabuhan Gilimanuk.

Dan surat edaran Gubernur terkait PPKM Mikro sedang dikonsep, dengan perubahan dari surat edaran sebelumnya, diantaranya :
~ jam operasional restoran, khusus untuk melayani delivery yang semula maksimal pukul 21.00 dirubah menjadi sesuai dengan jam operasional restoran.
~ menambahkan persyaratan rapid test antigen bagi panitia dan peserta kegiatan adat, agama dan sosial budaya.
~ Pembatasan usia untuk anak yang tidak wajib melaksanakan test PCR maupun rapid test antigen adalah 5 tahun.
~ menambahkan instruksi untuk memperketat pengawasan hasil test bagi PPDN di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk.

Ada dukungan beras 20 kg / KK selama dua minggu dari Bulog yang dialokasikan untuk warga yang melaksanakan isolasi pada Desa-Desa di zona kuning, orange dan merah (selama pelaksanaan PPKM Mikro) dan terkait dengan hal tersebut Kadis Sosial masing-masing Kab / Kota agar segera membuat usulan / pengajuan kepada Bulog terdekat, ucap Gubernur Bali.

Rapat evaluasi penanganan cobid-19 di Provinsi Bali tersebut, berjalan lancar, tertib dan tentunya sudah sesuai dengan protokol kesehatan.

redaksi
the authorredaksi

Tinggalkan Balasan