TV PAMSWAKARSA

Kapolri Keluarkan Aturan PAM Swakarsa, Mantan Kabais: Perlu UU yang Jelas!

77Views



KOMPAS.TV – Kapolri mengeluarkan aturan soal pelibatkan PAM Swakarsa, termasuk satpam, untuk ikut menjaga keamanan.

Namun kontras menilai pelibatkan PAM Swakarsa bisa menimbulkan konflik horizontal.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Idham Azis telah menerbitkan Peraturan Kapolri nomor 4 tahun 2020, tentang pengamanan Swakarsa.

PAM Swakarsa terdiri dari satpam, satuan keamanan lingkungan, dan kelompok kearifan lokal.

Dalam Pasal 3 dari perkap itu disebutkan, PAM Swakarsa betugas menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan secara swakarsa guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban

Perkap itu juga mengatur perubahan warna seragam satpam menjadi cokelat.

Warna itu mirip seperti seragam Polri.

Seragam baru satpam nantinya juga akan dilengkapi dengan pangkat, layaknya Anggota Polri.

Dalam pasal 19 disebutkan, golongan kepangkatan anggota satpam meliputi, manajer, supervisor dan pelaksana.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono menyebut, warna seragam satpam yang dibuat mirip polisi dapat menimbulkan kedekatan emosional, serta menumbuhkan kebangaan dalam diri setiap anggota satpam.

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry setuju jika polisi melibatkan partisipasi masyarakat, dalam menjaga kamtibmas.

Namun dia, meminta polisi melakukan pengawasan ketat, sehingga tidak muncul arogansi, atau persekusi atas nama pam swakarsa.

“Polri tetap harus menjadi pengarah utama dalam mengawasi pelibatan PAM Swakarsa dan satpam ini,” kata Herman Herry, seperti kami kutip dari kompas.com

Sementara komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras, mengkritik peraturan tentang pam swakarsa yang dikeluarkan Kapolri.

Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti Menila, PAM Swakarsa bisa menimbulkan konflik horizontal antar masyarakat.

Pelibatan PAM Swakarsa harus diikuti pengawasan yang ketat, sehingga kehadiran mereka benar-benar beri memberi rasa aman kepada masyarakat.

Sumber Berita

redaksi
the authorredaksi

28 Komentar

  • jangan seragam kami aja yang d samakan…gaji satpam juga dong disamakan dengan personil kepolisian supaya merasakan kesamaan karena sama2 menjaga keamanan ….setuju jempol????

  • Heleh ketemunya jg outsourcing gaji dibawah UMR. Terus jadi kambing hitamnya polisi klo polisi melakukan kesalahan. "Seorang polisi melakukan pungli dan setelah ditelusuri ternyata adalah satpam" ( kita kambing hitam kan satpam aja)

  • Yang perlu dipertanyakan itu masa pensiun satpam yang sampai 58 tahun bagi sipil,outsourching klw pensiun 58 tahun keluarganya mau makan apalagi, pesangon g ada kebijaksanaan dari perusahaan g ada, mohon dipertimbangkan mengenai masa pensiun satpam.makasih

  • Pada dasarnya entah pejabat elit sekelas dpr ri sampe dprd, orang berduit, pimpinan perusahaan :
    1. Kurang respect sama satpam
    2. Neken pngn kinerja bagus tapi tdk memfasilitasi penunjang yang bagus juga
    3. Hak selalu di angfap remeh, contoh karyawan pabrik mendapatkan uang lembur, uang makan, uang transport. Satpam sebaliknya cuma gapok umr saja. Padahal prinsip satpam itu ketika kondusif itu adalah situasi yang tdk aman di lingkungan kerja & kontak fisik langsung ketika bertemu dengan maling/rampok atau semacamnya lebih besar ..

    Pada intinya satpam selalu di anak tirikan oleh perusahaan manapun atau orang orang yang menyewa jasa satpam. Jika alasan mereka tdk respek trhadap satpam krn kinerja jelek, saran saya cari yang terbaik. Jika sudah ada yg terbaik jangan di sepelekan .. gtu aja kok repot

  • Pikiran bapak mantan kabais terlalu jauh mencurigai pada satpam untuk dijadikan combatan, bapak justru kalau ada UU mengenai PAM swakarsa satpam harus berdiri sendiri, dan harus pula ada departemen yg membawahi PAM swakarsa, sementara fungsi PAM swakarsa hanya menjalankan sebagian fungsi terbatas kepolisian di tempat kerja saja dan satpam dlm menjalankan fungsi kepolisian terbatas mempunyai sop untuk dijalankan pak

  • Numpang kumentar bpk, kalau bisa seragam tetap itu yg dipakai sekarang bpk, untuk pertahanan sipil( HANSIP) ditetapkan saja kostum yg telah dipakai saat ini. Ini semua untuk menjaga seseorang yg menjadi satpam atau hansip tidak menganggap dirinya seperti polisi. Mohon bpk bpk hukum pakaian tetap yg dipakai saat ini.

  • Berdiri 12 jam itu tidak mudah pak Karyawan 1000 Satpam 7 personil kr 2 Hilang kami tidak Gajian pk
    Kami cukup Naik gaji Gak usah ganti warna seragam Ini juga Cukup

  • SEHARUSNYA POLRI BISA MENETAPKAN UNDANG UNDANG ATAU PERKAP… DIMANA POLRI BERTANGGUNGJAWAB PENUH TERHADAP PROFESI SATPAM… KARENA POLRI YG MEMBINA SERTA MENDIDIK SATPAM… JADI POLRI HARUS BERTANGGUNG JAWAB PENUH TERHADAP SATPAM… JADI JIKA PERUSAHAAN MEMBUTUHKAN TENAGA SATPAM HARUS MINTA PERSETUJUAN DARI POLRI… BEGITUPUN SOAL PENGHASILAN ATAU GAJI SATPAM SEHARUSNYA DIITENTUKAN OLEH POLRI…. KRENA POLRI YANG MENDIDIK DAN MENGAMBIL MANFAAT DARI SATPAM… CONTOH SOAL KARTU ANGGOTA..GADA PRATAMA…GADA MADYA..GADA UTAMA… JADI POLRI HARUS BERTANGGUNGJAWAB PENUH TERHADAP SATPAM…!!!! KEDEPAN HARUS DEMIKIAN…

  • jangan seragam di benahi , tapi gaji nya ,, masih ada security yg gaji perbulan 3juta pas di daerah jakarta padahal UMR DKI jakarta sendiri udah 4.2 juta ,, dan juga kerja 12jam , aturan Dinas tenaga kerja bagi pekerja yg bekerja di atas 8jam di hitung lembur contoh , gaji sebulan 4.2 juta untuk 8 jam kerja kalau 12 jam kerja otomatis 4 jam nya lembur harusnya bisa dpt gaji lebih dari 4.2 juta , nah tapi masih ada security yg belum sejahtera akan hal seperti itu ,, kebanyakan gaji 3juta , paling besar 3.2 sampai 3.5 juta ,, piye iki pak ???

    seragam doang bagus kaya polisi tapi gaji gak sesuai sama tenaga …

  • Enank bener bapak tua ini ngomong
    Pam swakarsa ilegal,
    Kami di didik secara fisik dan skill pak selama 21 hari di barak diklat, bayar lagi 2,5 juta.
    Asal aja ngomong.

Tinggalkan Balasan