TV PAMSWAKARSA

KARMA AHOK BERLANJUT, KINI TENGKU ZUL & MUI TERPOJOK SENDIRI ❗ SAH NGENES

882Views



Seiring perkembangan jaman, akan ada banyak pengembangan sumber daya manusia di seluruh dunia. Indonesia dalam hal ini hanya bagian kecil dari perkembangan yang terjadi. Adanya HP android, Drone dan sebagainya adalah bagian dari perkembangan teknologi yang tak terelakkan. Untuk itu penting bagi setiap pemerintahan untuk menyesuaikan aturan sesuai perkembangan jaman. Dalam hal ini, UU omnibus law yang barusan digagas dan banyak menimbulkan kontroversi dalam negeri, nyatanya malah diapresiasi Bank dunia. Hanya oposisi, gerombolan ngebet berkuasa, dan manusia bertopeng agama yang enggan menerima kemajuan.

MUI seakan kebakaran jenggot dengan adanya UU omnibus law ini. Padahal Mahfud MD sudah menegaskan bahwa peran MUI tak diusik sama sekali, malahan diperkuat dengan melibatkan MUI di daerah. Lalu kenapa Tengku Zul dan MUI pusat meradang? Kenapa aturan batasan waktu 3 hari untuk pemberian sertifikasi halal diributkan? Bukannya MUI justru harus mendukung langkah ini sebagai dukungan pada investor yang masuk.

Kalau MUI benar-benar membela umat, harusnya mereka tak mempersalahkan masalah batasan waktu. Justru semakin cepat perusahaan mendapat sertifikasi halal, semakin cepat produk dipasarkan. Semakin banyak pula usaha baru, terutama bidang makanan yang akan didirikan. Justru MUI turut berperan serta dalam menciptakan lapangan kerja baru. Kecuali, MUI senang aturan dibuat lama dan berbelit-belit agar uang yang masuk kantong semakin banyak. Kalau begitu sejatinya bukan umat yang mereka bela melainkan perut sendiri. Jadi, kita tahu sekarang putusan MUI tentang Ahok sejatinya memang ada udang dibalik batu alias ada pesanan.

Kalau tak mau masyarakat curiga, lebih baik MUI menerima aturan baru ini. Tindakan MUI mengirim petingginya menemui Jokowi untuk menekan pemerintah dengan membawa nama umat hanya terkesan ingin mencari muka saja. Akui saja kalau sebenarnya tak ingin kehilangan uang dari sertifikasi halal. Jangan lagi memakai topeng agama, ulama dan umat.

Sebelumnya diberitakan beberapa tuntutan MUI pada Jokowi terkait UU omnibus law:

-Minta agar OBL dihentikan pembahasannya jika melanggar kedaulatan negara, UUD, konstitusi dan menyengsarakan rakyat. Ini sesuai dengan pasal 33 UUD.

-OBL tak boleh mereduksi dan melanggar UUD dan keputusan inkrah MK.

-Meminta agar ada upaya pemerintah untuk mengeluarkan Perppu.

-Meminta kepada Presiden agar Kapolri melarang dan menghentikan polisi dan Brimob serta petugas keamanan menggunakan kekerasan dan tepresif kepada para pendemo anti OBL.

-Menghentikan segala bentuk rekayasa yang bertujuan untuk melarang atau menghalang-halangi demo massa damai, apalagi menggunakan pam swakarsa anti demo, karena itu dijamin konstitusi. MUI meminta agar ada dialog terbuka dengan semua elemen bangsa dalam meredakan situasi keamanan dan menghindari arogansi kekuasaan atau mau menang sendiri.

-Intensifikasi komunikasi publik supaya terjadi pemahaman yang benar plus minus OBL.

-Sumber kegaduhan antara lain tak adanya naskah asli UU OBL yang telah ditandatangani DPR dan Pemerintah, aneka versi yang beredar semakin memperburuk suasana.

-MUI telah menerima begitu banyak masukan dari semua lapisan masyarakat umum dan profesional yang menolak OBL.

-Rezim DPR kurang mengakomodir masukan dari MUI dan cenderung menyepelekannya.

-Sebagai lembaga perkhidmatan umat Islam, MUI tetap mengayomi umat dan berdiri tegak demi kebenaran.

Berikut poin dalam UU omnibus law yang dipermasalahkan Tengku Zul:

1.Apalabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, maka LPH tersebut akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi administrasi.

2.Apabila MUI tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses memberikan/menetapkan fatwa, maka BPJPH dapat langsung menerbitkan sertifikat halal. dst,
SUMBER OPINI SEWORD.com https://seword.com/p/OCwL403Jlt

#MUI #TengkuZul #Ahok
SUDUT PANDANG BERISI VIDEO OPINI BERSUMBER DARI SEWORD.COM, TOLONG BEDAKAN ANTARA BERITA DAN OPINI.
JIKA ANDA TIDAK SETUJU DENGAN OPINI INI, SILAKAN KUNJUNGI SEWORD.com ATAU HUBUNGI MELALUI EMAIL SUDUTPANDANGONLINE@GMAIL.COM
BERBEDA PANDANGAN DALAM POLITIK ADALAH HAL YANG WAJAR, JADI TETAP SANTUY!
KIRIM PESAN MELALUI FANSPAGE https://www.facebook.com/PolitikViral/

Copyright Disclaimer :
– Under section 107 of the Copyright Act of 1976
– Every Video, Audio, Footage, Image etc in this content under terms of Fair Use, Permitted by Copyright Statute.
– Every Content in this Channel for purpose such as Education, News Report, interpretation etc.

Sumber Berita

redaksi
the authorredaksi

45 Komentar

Tinggalkan Balasan